Portal Data Resmi Pemerintah Kabupaten Buton

Regulasi & Landasan Hukum

Kompilasi peraturan nasional dan daerah yang menjadi landasan penyelenggaraan DataHUB Kabupaten Buton, Satu Data Indonesia, dan SPBE.

Kelompok

Peraturan Pemerintah Pusat

14 peraturan
No. 39 Tahun 2019
2019
Pusat Prioritas Landasan Inti

Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Landasan tata kelola data nasional: standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi/data induk, Walidata, Produsen Data, dan bagi pakai…

No. 95 Tahun 2018
2018
Pusat Prioritas Landasan Inti

Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Menempatkan DataHUB sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan digital/SPBE nasional.

No. 1 Tahun 2023
2023
Pusat Prioritas Interoperabilitas

Permenkominfo No. 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Indonesia

Dasar teknis interoperabilitas dan pertukaran data antar layanan SPBE, termasuk koneksi DataHUB ke SPLP.

No. 4 Tahun 2024
2024
Pusat Prioritas Interoperabilitas

Surat Edaran Menkominfo No. 4 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Satu Pintu Layanan Pemerintahan (SPLP)

Dasar pemanfaatan SPLP sebagai gerbang pertukaran data antara pemerintah pusat dan daerah.

No. 132 Tahun 2022
2022
Pusat Prioritas Interoperabilitas

Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

Dasar penyelarasan arsitektur data, aplikasi, dan infrastruktur DataHUB dengan Arsitektur SPBE Nasional.

No. 82 Tahun 2023
2023
Pusat Prioritas Interoperabilitas

Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Memperkuat integrasi, interoperabilitas, dan keterpaduan layanan digital pemerintah.

No. 27 Tahun 2022
2022
Pusat Prioritas Keamanan Data

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Wajib diperhatikan saat DataHUB mengelola NIK dan data individu lain pada layanan sektoral.

No. 23 Tahun 2014
2014
Pusat Utama Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah)

Landasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan informasi/data daerah.

No. 14 Tahun 2008
2008
Pusat Utama Keterbukaan Informasi

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dasar publikasi data pemerintah dan pengelolaan informasi publik/Open Data.

No. 25 Tahun 2004
2004
Pusat Utama Perencanaan

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Menguatkan penggunaan data untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

No. 70 Tahun 2019
2019
Pusat Utama Pemerintahan Daerah

Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD

Dasar ekosistem informasi pemerintahan daerah; DataHUB bukan pengganti SIPD melainkan simpul data pendukungnya.

No. 71 Tahun 2019
2019
Pusat Utama Keamanan Data

PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dasar penyelenggaraan sistem elektronik, keamanan, dan keandalan DataHUB.

No. 25 Tahun 2009
2009
Pusat Utama Keterbukaan Informasi

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Mendukung pemanfaatan data dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis digital.

No. 1 Tahun 2024
2024
Pusat Pendukung Keamanan Data

UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE

Relevan terhadap penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik DataHUB.

Butuh landasan hukum lain? Hubungi pengelola DataHUB melalui halaman kontak untuk permohonan salinan peraturan atau penjelasan penerapan standar data.