2019
Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Landasan tata kelola data nasional: standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi/data induk, Walidata, Produsen Data, dan bagi pakai…
Kompilasi peraturan nasional dan daerah yang menjadi landasan penyelenggaraan DataHUB Kabupaten Buton, Satu Data Indonesia, dan SPBE.
Landasan tata kelola data nasional: standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi/data induk, Walidata, Produsen Data, dan bagi pakai…
Menempatkan DataHUB sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan digital/SPBE nasional.
Dasar teknis interoperabilitas dan pertukaran data antar layanan SPBE, termasuk koneksi DataHUB ke SPLP.
Dasar pemanfaatan SPLP sebagai gerbang pertukaran data antara pemerintah pusat dan daerah.
Dasar penyelarasan arsitektur data, aplikasi, dan infrastruktur DataHUB dengan Arsitektur SPBE Nasional.
Memperkuat integrasi, interoperabilitas, dan keterpaduan layanan digital pemerintah.
Wajib diperhatikan saat DataHUB mengelola NIK dan data individu lain pada layanan sektoral.
Landasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan informasi/data daerah.
Dasar publikasi data pemerintah dan pengelolaan informasi publik/Open Data.
Menguatkan penggunaan data untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Dasar ekosistem informasi pemerintahan daerah; DataHUB bukan pengganti SIPD melainkan simpul data pendukungnya.
Dasar penyelenggaraan sistem elektronik, keamanan, dan keandalan DataHUB.
Mendukung pemanfaatan data dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis digital.
Relevan terhadap penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik DataHUB.
Butuh landasan hukum lain? Hubungi pengelola DataHUB melalui halaman kontak untuk permohonan salinan peraturan atau penjelasan penerapan standar data.