Portal Data Resmi Pemerintah Kabupaten Buton

Regulasi & Landasan Hukum

Kompilasi peraturan nasional dan daerah yang menjadi landasan penyelenggaraan DataHUB Kabupaten Buton, Satu Data Indonesia, dan SPBE.

Prioritas

Regulasi inti penyelenggaraan data

No. 39 Tahun 2019
2019
Pusat Prioritas Landasan Inti

Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Landasan tata kelola data nasional: standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi/data induk, Walidata, Produsen Data, dan bagi pakai…

No. 54 Tahun 2022
2022
Daerah Prioritas Landasan Inti

Peraturan Bupati Kabupaten Buton No. 54 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Buton

Landasan daerah paling langsung bagi DataHUB Kabupaten Buton: data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat…

No. 95 Tahun 2018
2018
Pusat Prioritas Landasan Inti

Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Menempatkan DataHUB sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan digital/SPBE nasional.

No. 16 Tahun 2023
2023
Daerah Prioritas Landasan Inti

Perbup Kabupaten Buton No. 16 Tahun 2023 tentang SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton

Landasan lokal DataHUB sebagai bagian dari ekosistem SPBE Kabupaten Buton beserta audit dan pelaporannya.

No. 1 Tahun 2023
2023
Pusat Prioritas Interoperabilitas

Permenkominfo No. 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Indonesia

Dasar teknis interoperabilitas dan pertukaran data antar layanan SPBE, termasuk koneksi DataHUB ke SPLP.

No. 4 Tahun 2024
2024
Pusat Prioritas Interoperabilitas

Surat Edaran Menkominfo No. 4 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Satu Pintu Layanan Pemerintahan (SPLP)

Dasar pemanfaatan SPLP sebagai gerbang pertukaran data antara pemerintah pusat dan daerah.

No. 132 Tahun 2022
2022
Pusat Prioritas Interoperabilitas

Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

Dasar penyelarasan arsitektur data, aplikasi, dan infrastruktur DataHUB dengan Arsitektur SPBE Nasional.

No. 82 Tahun 2023
2023
Pusat Prioritas Interoperabilitas

Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Memperkuat integrasi, interoperabilitas, dan keterpaduan layanan digital pemerintah.

No. 27 Tahun 2022
2022
Pusat Prioritas Keamanan Data

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Wajib diperhatikan saat DataHUB mengelola NIK dan data individu lain pada layanan sektoral.

No. 5 Tahun 2025
2025
Daerah Prioritas Landasan Inti

Perda Kabupaten Buton No. 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Data Desa dan Kelurahan Presisi

Pemetaan data desa/kelurahan presisi sebagai basis data rujukan tingkat desa pada DataHUB.


Kelompok

Peraturan Pemerintah Pusat

14 peraturan
No. 39 Tahun 2019
2019
Pusat Prioritas Landasan Inti

Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Landasan tata kelola data nasional: standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi/data induk, Walidata, Produsen Data, dan bagi pakai…

No. 95 Tahun 2018
2018
Pusat Prioritas Landasan Inti

Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Menempatkan DataHUB sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan digital/SPBE nasional.

No. 1 Tahun 2023
2023
Pusat Prioritas Interoperabilitas

Permenkominfo No. 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Indonesia

Dasar teknis interoperabilitas dan pertukaran data antar layanan SPBE, termasuk koneksi DataHUB ke SPLP.

No. 4 Tahun 2024
2024
Pusat Prioritas Interoperabilitas

Surat Edaran Menkominfo No. 4 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Satu Pintu Layanan Pemerintahan (SPLP)

Dasar pemanfaatan SPLP sebagai gerbang pertukaran data antara pemerintah pusat dan daerah.

No. 132 Tahun 2022
2022
Pusat Prioritas Interoperabilitas

Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

Dasar penyelarasan arsitektur data, aplikasi, dan infrastruktur DataHUB dengan Arsitektur SPBE Nasional.

No. 82 Tahun 2023
2023
Pusat Prioritas Interoperabilitas

Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Memperkuat integrasi, interoperabilitas, dan keterpaduan layanan digital pemerintah.

No. 27 Tahun 2022
2022
Pusat Prioritas Keamanan Data

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Wajib diperhatikan saat DataHUB mengelola NIK dan data individu lain pada layanan sektoral.

No. 23 Tahun 2014
2014
Pusat Utama Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah)

Landasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan informasi/data daerah.

No. 14 Tahun 2008
2008
Pusat Utama Keterbukaan Informasi

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dasar publikasi data pemerintah dan pengelolaan informasi publik/Open Data.

No. 25 Tahun 2004
2004
Pusat Utama Perencanaan

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Menguatkan penggunaan data untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

No. 70 Tahun 2019
2019
Pusat Utama Pemerintahan Daerah

Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD

Dasar ekosistem informasi pemerintahan daerah; DataHUB bukan pengganti SIPD melainkan simpul data pendukungnya.

No. 71 Tahun 2019
2019
Pusat Utama Keamanan Data

PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dasar penyelenggaraan sistem elektronik, keamanan, dan keandalan DataHUB.

No. 25 Tahun 2009
2009
Pusat Utama Keterbukaan Informasi

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Mendukung pemanfaatan data dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis digital.

No. 1 Tahun 2024
2024
Pusat Pendukung Keamanan Data

UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE

Relevan terhadap penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik DataHUB.

Kelompok

Peraturan Daerah Kabupaten Buton

4 peraturan
No. 54 Tahun 2022
2022
Daerah Prioritas Landasan Inti

Peraturan Bupati Kabupaten Buton No. 54 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Buton

Landasan daerah paling langsung bagi DataHUB Kabupaten Buton: data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat…

No. 16 Tahun 2023
2023
Daerah Prioritas Landasan Inti

Perbup Kabupaten Buton No. 16 Tahun 2023 tentang SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton

Landasan lokal DataHUB sebagai bagian dari ekosistem SPBE Kabupaten Buton beserta audit dan pelaporannya.

No. 5 Tahun 2025
2025
Daerah Prioritas Landasan Inti

Perda Kabupaten Buton No. 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Data Desa dan Kelurahan Presisi

Pemetaan data desa/kelurahan presisi sebagai basis data rujukan tingkat desa pada DataHUB.

No. 6 Tahun 2024
2024
Daerah Utama Keamanan Data

Perbup Kabupaten Buton No. 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton

Mendukung autentikasi dan tanda tangan elektronik dalam SPBE dan proses validasi data.

Kelompok

Peraturan Badan Pusat Statistik

4 peraturan
No. 4 Tahun 2019
2019
BPS Pendukung Statistik Sektoral

Peraturan BPS No. 4 Tahun 2019 tentang NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah

Dasar penyelenggaraan, pembinaan, dan penyebarluasan statistik sektoral daerah.

No. 4 Tahun 2020
2020
BPS Pendukung Statistik Sektoral

Peraturan BPS No. 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik

Dasar penerapan Standar Data Statistik pada dataset dan indikator DataHUB.

No. 5 Tahun 2020
2020
BPS Pendukung Statistik Sektoral

Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik

Dasar pengelolaan metadata statistik pada setiap dataset sektoral.

No. 4 Tahun 2021
2021
BPS Pendukung Statistik Sektoral

Peraturan BPS No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional

Mendukung standardisasi data statistik nasional dan daerah.

Butuh landasan hukum lain? Hubungi pengelola DataHUB melalui halaman kontak untuk permohonan salinan peraturan atau penjelasan penerapan standar data.