Tentang DataHUB Kabupaten Buton
Platform Data Terpadu Pemerintah Kabupaten Buton — implementasi Satu Data Indonesia tingkat daerah, bagian dari Arsitektur SPBE.
Kedudukan & Peran
DataHUB Kabupaten Buton adalah platform data terpadu yang menempatkan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai pelaksana Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten. Portal ini bukan sekadar situs open data, melainkan simpul data daerah yang menghubungkan seluruh perangkat daerah dalam satu tata kelola metadata, pengiriman, dan validasi.
DataHUB berkedudukan di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton sebagai Ketua Pelaksana, didampingi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton sebagai Wakil Ketua, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Sekretariat.
Posisi DataHUB dalam Arsitektur SPBE: sebagai simpul interoperabilitas yang bertugas memastikan data dapat bertukar antar aplikasi pemerintah melalui Standardized PLatform for LPD (SPLP) dan layanan API publik.
Visi & Sasaran
Menjadikan data Kabupaten Buton sebagai aset strategis yang terpercaya, terintegrasi, dan mudah dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan transparansi pemerintahan.
- Satu pintu katalog data seluruh perangkat daerah.
- Metadata standar sehingga data lintas sektor dapat digabungkan.
- Jaminan mutu data melalui validasi Walidata.
- Akses terbuka bagi masyarakat untuk data berkategori terbuka.
- Akses terkontrol untuk data internal dan terbatas.
Prinsip Satu Data
Empat prinsip yang diterapkan pada setiap dataset di portal ini:
Keterbukaan
Data terbuka diterbitkan tanpa hambatan, kecuali data yang dikecualikan berdasarkan peraturan.
Standar
Format, metadata, dan klasifikasi mengikuti standar Satu Data Indonesia.
Keterbaruan
Data diperbarui sesuai frekuensi yang telah ditetapkan pada metadata.
Integrasi
Satu data untuk satu pekerjaan; hindari pengumpulan data ganda pada instansi berbeda.
Alur Tata Kelola Data
Produsen Data menyusun metadata
OPD penghasil data mengisi identitas dataset, sumber, metode, frekuensi, dan kamus data.
Pengiriman dataset
Berkas CSV/XLSX/JSON dikirim melalui panel DataHUB beserta pratinjau otomatis dan inferensi variabel.
Validasi Walidata
Walidata menilai kelengkapan metadata dan kualitas data, lalu menyetujui atau mengembalikan untuk diperbaiki.
Publikasi & distribusi
Dataset terbit pada katalog, tersedia melalui unduhan langsung, metadata JSON, dan API publik.
Modul & Dasar Hukum
Setiap modul DataHUB dirancang mengikuti ketentuan peraturan berikut:
| Modul | Fungsi | Dasar Hukum |
|---|---|---|
| Katalog Data | Pencarian & unduhan dataset | Perpres 39/2019 |
| Metadata | Standar deskripsi dataset | Permenkominfo 1/2023 |
| Validasi | Penjaminan mutu oleh Walidata | Perpres 39/2019 Pasal 12 |
| API & Interoperabilitas | Pertukaran data antar sistem | UU 14/2008, Perpres 95/2018 |
| Keamanan Data | Klasifikasi & perlindungan | UU 27/2024 (PDP) |
Lihat daftar lengkap pada halaman Regulasi & Landasan Hukum.
Interoperabilitas & SPLP
DataHUB terhubung dengan Sistem Pelayanan Lanjutan Pemerintah (SPLP) sehingga dataset daerah dapat diintegrasikan ke dalam layanan nasional Satu Data Indonesia. Setiap dataset menyediakan metadata JSON baku dan endpoint API agar sistem lain dapat membaca data tanpa pengerjaan ulang.
Lihat dokumentasi API publik untuk memulai integrasi aplikasi perangkat daerah Anda.