Portal Data Resmi Pemerintah Kabupaten Buton

Tentang DataHUB Kabupaten Buton

Platform Data Terpadu Pemerintah Kabupaten Buton — implementasi Satu Data Indonesia tingkat daerah, bagian dari Arsitektur SPBE.

Kedudukan & Peran

DataHUB Kabupaten Buton adalah platform data terpadu yang menempatkan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai pelaksana Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten. Portal ini bukan sekadar situs open data, melainkan simpul data daerah yang menghubungkan seluruh perangkat daerah dalam satu tata kelola metadata, pengiriman, dan validasi.

DataHUB berkedudukan di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton sebagai Ketua Pelaksana, didampingi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton sebagai Wakil Ketua, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Sekretariat.

Posisi DataHUB dalam Arsitektur SPBE: sebagai simpul interoperabilitas yang bertugas memastikan data dapat bertukar antar aplikasi pemerintah melalui Standardized PLatform for LPD (SPLP) dan layanan API publik.

Visi & Sasaran

Menjadikan data Kabupaten Buton sebagai aset strategis yang terpercaya, terintegrasi, dan mudah dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan transparansi pemerintahan.

  • Satu pintu katalog data seluruh perangkat daerah.
  • Metadata standar sehingga data lintas sektor dapat digabungkan.
  • Jaminan mutu data melalui validasi Walidata.
  • Akses terbuka bagi masyarakat untuk data berkategori terbuka.
  • Akses terkontrol untuk data internal dan terbatas.

Prinsip Satu Data

Empat prinsip yang diterapkan pada setiap dataset di portal ini:

Keterbukaan

Data terbuka diterbitkan tanpa hambatan, kecuali data yang dikecualikan berdasarkan peraturan.

Standar

Format, metadata, dan klasifikasi mengikuti standar Satu Data Indonesia.

Keterbaruan

Data diperbarui sesuai frekuensi yang telah ditetapkan pada metadata.

Integrasi

Satu data untuk satu pekerjaan; hindari pengumpulan data ganda pada instansi berbeda.

Alur Tata Kelola Data

Produsen Data menyusun metadata

OPD penghasil data mengisi identitas dataset, sumber, metode, frekuensi, dan kamus data.

Pengiriman dataset

Berkas CSV/XLSX/JSON dikirim melalui panel DataHUB beserta pratinjau otomatis dan inferensi variabel.

Validasi Walidata

Walidata menilai kelengkapan metadata dan kualitas data, lalu menyetujui atau mengembalikan untuk diperbaiki.

Publikasi & distribusi

Dataset terbit pada katalog, tersedia melalui unduhan langsung, metadata JSON, dan API publik.

Modul & Dasar Hukum

Setiap modul DataHUB dirancang mengikuti ketentuan peraturan berikut:

ModulFungsiDasar Hukum
Katalog DataPencarian & unduhan datasetPerpres 39/2019
MetadataStandar deskripsi datasetPermenkominfo 1/2023
ValidasiPenjaminan mutu oleh WalidataPerpres 39/2019 Pasal 12
API & InteroperabilitasPertukaran data antar sistemUU 14/2008, Perpres 95/2018
Keamanan DataKlasifikasi & perlindunganUU 27/2024 (PDP)

Lihat daftar lengkap pada halaman Regulasi & Landasan Hukum.

Interoperabilitas & SPLP

DataHUB terhubung dengan Sistem Pelayanan Lanjutan Pemerintah (SPLP) sehingga dataset daerah dapat diintegrasikan ke dalam layanan nasional Satu Data Indonesia. Setiap dataset menyediakan metadata JSON baku dan endpoint API agar sistem lain dapat membaca data tanpa pengerjaan ulang.

Lihat dokumentasi API publik untuk memulai integrasi aplikasi perangkat daerah Anda.